Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menyayangkan sikap walk out yang dilakukan saksi-saksi dari Prabowo - Hatta saat sidang pleno rekapitulasi berlangsung. Meski walk out, KPU tetap berusaha menghormati pilihan saksi Prabowo - Hatta meninggalkan forum sidang pleno.

"Kami prihatin, kami menyayangkan. Tapi sekali lagi kita semua ini punya masing-masing hak, punya tanggung jawab, punya wewenang dan juga punya kewajiban saling menghormati. Sehingga kami menghormati ini," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di sela-sela rapat pleno di KPU , Jakarta, Selasa (22/7).

Hadar membantah bila KPU dianggap tidak adil di antara dua pasangan calon. Menurut Hadar, sejauh ini KPU tetap konsisten, profesional dan tetap menjaga independensinya.

"Ya saya kira kami tidak seperti itu (tidak adil), bukankah kami selama ini membuat proses pemilu ini begitu terbuka. Kalau ada keluhan di bawah, coba dikeluhkan di bawah, terus saja kami lakukan itu," jelas Hadar.

"Apa tujuan kami membuka C1, DA 1, DB1, DC 1, agar semua bisa mengikuti dengan baik dari bawah, termasuk peserta pemilu. Kalau peserta pemilu tidak punya saksi di lapangan, dan kemudian saksinya juga tidak mampu, kan para pemimpinnya, elit-elitnya, ahli-ahlinya bisa menggunakan form-form ini untuk segera mengoreksi. Itu maksudnya," sambungnya.

Hadar menambahkan, semua persoalan yang terjadi saat pemungutan dan rekapitulasi bisa diungkapkan dalam sidang pleno rekapitulasi suara di tingkat nasional. Oleh sebab itu, kata Hadar, sangat disayangkan jika forum sidang pleno tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Kalau kemudian tidak dimanfaatkan, semua masalah harus diungkap di menit-menit terakhir di tingkat pusat. Apa maknanya pemilu ini dilaksanakan secara bertahap? kan begitu, pemilu itu kan ada jadwal-jadwalnya yang ketat, yang harus kita semua patuhi," jelas Hadar.

"Termasuk pemungutan suara ulang itu batas waktunya adalah 10 hari, selambat-lambatnya setelah hari pemungutan suara," imbuhnya.