Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada 11 kabupaten di Bumi Cenderawasih. Namun setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ada perubahan, dan hal tersebut masih dalam rasionalisasi.

"Perubahan tersebut, berdasarkan permintaan dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, Jumat (10/1).

Dia mengungkapkan, revisi jumlah dana hibah tersebut tidak terjadi pada 11 kabupaten secara keseluruhan, hanya beberapa saja.

"11 kabupaten sudah melakukan penandatanganan NPHD, tetapi ada beberapa daerah yang melakukan rasionalisasi lagi, misalnya Waropen, Nabire dan Keerom," ujarnya.

Theodorus menjelaskan, untuk kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar, yakni Kabupaten Yahukimo, di mana hal tersebut dikarenakan, proses pendistribusian logistik dan juga penyelenggara pilkada harus dilakukan menggunakan pesawat terbang.

"Biaya terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp70 miliar, hal tersebut dikarenakan ada 51 distrik, dan tidak ada jalan darat, semua harus melalui udara," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Sekadar diketahui, ke-11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori dan Yalimo.