Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mendesak anak buahnya serta sejumlah pihak swasta mengirim upeti kepadanya. Tetapi, KPK menolak jika Atut disebut memeras.

"Yang bersangkutan disangkakan pasal-pasal antara lain Pasal 12 huruf e. (Pemaksaan itu) bisa dari kalangan Pemprov atau bisa juga dari pihak swasta," kata Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1).

Johan menolak jika Atut disebut memeras. Sebab, menurut dia, tata bahasa dalam Pasal 12 huruf e tidak bisa diartikan sebagai pemerasan.

"Baca pasal jangan sepotong. Disangkakan pasal penerimaan pada yang bersangkutan. Memang ada pasal 12 huruf e bunyinya memaksa dalam konteks penerimaan atau fee. Sebenernya bahasanya memaksa," sambung Johan.

Seperti diketahui, KPK terus menambah pasal-pasal yang disangkakan terhadap kakak beradik Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana. Yang terbaru, pasal pencucian uang telah diterapkan terhadap Wawan, dan untuk Atut dikenakan pasal dugaan suap dan pemerasan.

Keduanya juga telah menjadi tersangka dalam kasus suap Akil Mochtar, dan pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten.