Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK Ungkap Banyak Tambang Ilegal Tapi Tak Pernah Ditindak Pemerintah

KPK Ungkap Banyak Tambang Ilegal Tapi Tak Pernah Ditindak Pemerintah Tiga Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU Tentang KPK. ©2019 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR mencecar pimpinan KPK terkait upaya pencegahan korupsi yang dinilai tidak maksimal dilakukan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjawab bahwa pihaknya sudah melakukan banyak upaya pencegahan dan rekomendasi, namun tidak dilaksanakan oleh banyak instansi.

"Penting sekali parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan," kata Laode di RDP Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11).

Sederet Pelanggaran Tambang

Laode mencontohkan, Kementerian ESDM terkait pemasangan flow meter pipa dan juga terkait izin tambang di Indonesia.

"Kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini lebih 10 ribu, lebih 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satupun yang ada, bahkan dari ESDM misalnya, untuk tambang ilegal saja, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik," tegas Laode.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambang banyak," tambah Laode.

Merasa Tak Dihargai

Dengan banyaknya rekomendasi untuk pencegahan yang telah diberikan KPK, namun tidak dijalankan, KPK merasa tidak dihargai oleh Parlemen dan Pemerintah.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak. Ah pencegahan KPK itu gak pernah melakukan apa-apa," tegasnya.

"We do a lot, tapi enggak pernah ditulis juga ditulis juga oleh temen media di atas, kalau OTT ditulis banget," tambahnya.

Pendidikan juga Bobrok

Laode menyebut, upaya pencegahan dan rekomendasi bahkan sudah dilakukan tidak hanya lembaga tinggi melainkan tiap sekolah. Namun tetap saja budaya menyogok telah meracuni sekolah-sekolah dan upaya pencegahan korupsi tingkat sekolah.

"Kita sudah bahkan per sekolah, bisa kita lihat berapa yang yang diterima berapa yang sampai ke masyarakat berapa jumlah guru. Guru di Indonesia cukup, yang tidak cukup distribusi gurunya, semuanya mau pergi ke kota. Apa terjadi? Mau jadi kepala sekolah nyogok, ndak mau dipindah dia nyogok lagi, kepala-kepala dinas seperti itu," tutup dia.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya