Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materil Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak terkait (KPK) yang diwakili oleh Rasamala Aritonang beserta tim. Perkara No. 40/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh perorangan yakni oleh Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto.

Dalam sidang lanjutan ini, majelis hakim MK meminta saksi pihak terkait untuk membawakan rekaman penyadapan sebagaimana yang diminta oleh kuasa hukum pemohon Asfinawati dalam sidang sebelumnya. Akan tetapi saksi pihak terkait yakni Rasamala Aritonang tidak diberikan kuasa oleh KPK untuk menjawab pertanyaan hakim. Rasamala hanya diberikan kewenangan untuk memberikan jawaban tertulis termasuk jawaban atas bukti rekaman penyadapan.

"Berkaitan dengan bukti rekaman, kami sudah ada jawaban, yang mulia. Kalau diizinkan kami akan bacakan," kata Rasamala dalam persidangan di MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/6).

"Kami tidak paham rekaman bukti intimidasi dan ancaman yang dimaksud. Perlu kami sampaikan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1, KPK tidak berwenang melakukan penyadapan di luar tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pimpinan KPK tidak pernah memerintahkan di luar penyadapan korupsi. Dalam hal kriminalisasi, intimidasi dan ancaman dilakukan orang per orang, maka diminta langsung ke orang, bukan ke lembaga KPK," ujar Rasamala di depan Majelis hakim MK yang diketuai oleh Arief Hidayat ini.

Sebelumnya kuasa hukum pemohon Asfinawati juga menyebut jika Majelis Hakim MK tidak mendengar apa yang disampaikan pemohon terkait bukti rekaman tersebut. Setelah mendengar jawaban Rasamala, hakim I Dewa Gede Palguna menegaskan, bukti rekaman itu sebenarnya dapat memperkuat pemohon namun tidak ada menurut KPK.

"Komentar Asfinawati membuat posisi MK tidak mau dengar, padahal kita menjunjung tinggi fair trial. Dan sekarang sudah mendengar KPK. Andaikata itu ada, paling tidak akan memperkuat, setidaknya alasan saudara mengajukan permohonan, agar MK dikira tak keliru. Adakah alasan rasional yang menggunakan terkait legal standing. Maka itulah MK juga menawarkan di persidangan lalu. Tapi hari ini clear. Jadi apa lagi yang bisa kami lakukan dalam sidang terbuka untuk menghindari yang macam-macam di luar," tegas Palguna.

Sementara itu, Hakim Ketua Arief Hidayat menegaskan, sidang selesai dan akan menunggu kesimpulan selambat-lambatnya Rabu 8 Juli 2015. "Untuk itu kami nyatakan sidang perkara No. 40/PUU-XIII/2015 selesai dan menunggu kesimpulan masuk di kepaniteraan selambat-lambatnya Rabu 8 Juli 2015," tutup Arief.