Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Wiraatmadji Suharto sebagai tersangka. Penetapan Bambang sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus suap terhadap Jaksa Subri, Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

"Setelah melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian janji dalam pemalsuan dokumen di wilayah Lombok Tengah, NTB. Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan BWS sebagai tersangka," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Johan, politikus senior Hanura itu diduga turut terlibat bersama-sama dengan Lusita Ani Razak. Keduanya merupakan pemberi suap kepada Jaksa Subri.

"Dia diduga memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya," jelas Johan.

Atas tindakan tersebut, Bambang dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.