Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK temukan bukti kuat ketua DPRD ikut urusi makam di Bogor

KPK temukan bukti kuat ketua DPRD ikut urusi makam di Bogor KPK. ©2012 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap pagi ini oleh penyidik KPK. Iyus diduga terlibat dalam suap permintaan izin lahan makam di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Bogor.

"Ditemukan bukti-bukti yang kuat ID terkait dengan pemberian izin lokasi tanah," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Iyus diduga ikut membantu memperlancar pengurusan izin lahan atas permintaan PT Gerindo Perkasa. Iyus pun mengutus Usep Jumenio dan Listo Wely Sabu untuk menemui Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo bersama Nana Supratna. Usep merupakan staf pemkab bogor sedangkan Listo Wely staf honorer.

Usep dan Listo Wely bertemu Susilo serta Nana di rest area Sentul. Pertemuan itu diduga untuk pemberian izin lokasi tanah seluas 1 juta meter persegi.

Sentot kemudian menyerahkan uang yang ditaruh tas ransel kepada Usep. Penyerahan uang terjadi di mobil Sentot di mobilnya, toyota rush hitam bernopol B 1021 KVB. Kini mobil Sentot ikut diamankan oleh penyidik KPK.

"Diamankan barang bukti berupa uang Rp 800 juta di tas ransel," ujar Johan.

Atas hal itu, Iyus yang merupakan politisi Demokrat dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Korupsi.

Hasil tangkap tangan ini, KPK mengamankan Rp 800 juta, mobil milik Sentot dan mobil milik Listo Wely, avanza hitam B 805 LPG.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Ketua Gerindra Maluku Utara Terkait Kasus Suap Abdul Gani Kasuba

KPK Geledah Rumah Ketua Gerindra Maluku Utara Terkait Kasus Suap Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah kediaman Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Kamis, 4 Januari 2023.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya