KPK telusuri indikasi pencucian uang soal kasus Rudi Rubiandini

Merdeka.com - KPK bakal menelusuri aliran uang terkait kasus Rudi Rubiandini yang menerima suap terkait pengelolaan kegiatan hulu migas di SKK Migas. Apakah nantinya dalam penyidikan ditemukan unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau tidak, masih ditelusuri.

"Dalam perkembangannya nanti akan dilihat, kayak misalnya kasusnya Pak Rusli Zainal, kita sedang pelajari indikasinya TPPU, pasti seperti itu prosesnya," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di KPK, Jumat (15/8).

Bambang mengatakan, KPK akan menelusuri apakah pendapatan Rudi sesuai dengan profiling kekayaannya yang dilaporkan ke KPK. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka mantan Wakil Menteri ESDM itu bisa dijerat pasal TPPU.

"Enggak usah khawatir, tahapannya pasti seperti itu, kalau nanti ditemukan barang bukti lain yang tidak sesuai dengan profil aset itu," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudi pada 28 September 2012 sampai 11 Maret 2013, Rudi memiliki kekayaan sebesar Rp 8 miliar.

Rudi diduga menerima suap sekitar Rp 14.359.359.000. Suap itu diterima dari bos Kernel Oil Private Ltd Simon G Tanjaya melalui orang dekatnya Ardi. Uang itu ditemukan antara lain di ruang Sekjen ESDM Waryono Karno.

Diduga uang suap ini bukan diberikan untuk Rudi seorang. Melainkan ditujukan kepada pihak lain, yakni disebut-sebut petinggi ESDM. Selain itu, uang suap diduga mengalir ke konvensi Demokrat lantaran perusahaan Kernel Oil milik salah satu anggota komite Konvensi Demokrat Wisnu Wardhana. Terkait aliran ke Demokrat, sejumlah petinggi Demokrat telah membantahnya.