Merdeka.com - KPK bergerak cepat dalam mengusut dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Rusli Zainal. Setelah penetapan tersangka, kini KPK menelusuri aset yang dimiliki Rusli.

"Setelah penetapan tersangka, hal yang dilakukan KPK adalah asset tracking (penelusuran aset)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (20/2).

Penelusuran aset itu guna menyelidiki apakah terdapat kejanggalan dari aset yang dimiliki Rusli dan apakah ada transaksi yang mencurigakan di dalamnya. Penelusuran ini biasanya juga dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Meski pihaknya tengah menelusuri aset Rusli, namun Johan belum menyimpulkan politikus Partai Golkar itu melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Sampai hari ini belum ada," singkatnya.

KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus dugaan korupsi Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang pembangunan veneu menembak PON Riau, dan terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Rusli diduga menerima suap dan diduga kuat serta memberikan persetujuan dalam pemberian suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Rusli disebut menerima Rp 500 juta di rumah dinasnya. Uang itu dari KSO PT Adhi Karya.

Rusli juga diduga bertemu anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Setya Novanto di Senayan. Rusli diduga melobi proposal penambahan dana PON Riau dari APBN sebesar Rp 290 miliar. Dalam kesaksian Lukman Abbas di suatu persidangan salah satu tersangka kasus ini, untuk memuluskan APBN ini mereka kasih Rp 9 miliar lebih dalam bentuk dollar ke Kahar Muzakkir anggota Komisi X DPR RI Partai Golkar.

Kemudian, dalam kasus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan HTI itu.