Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad lakukan pencegahan aksi korupsi di daerah. Untuk mewujudkan hal ini, KPK mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meneken nota kesepahaman.

Nantinya dengan adanya nota kesepahaman setiap proyek di daerah akan diawasi oleh KPK. Pengawasan ini mulai dilakukan karena proyek di daerah banyak yang sering dikorupsi.

"Papua dan Papua Barat diundang untuk pemaparan apa-apa yang telah dilakukan dan apa-apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan," kata Sekda Papua, Hery Dosinaen di Gedung KPK, Jumat (12/2).

Dia menegaskan kedatangannya ke KPK, selain untuk melakukan nota kesepahaman dia juga membahas rancangan seperti apa pencegahan korupsi di wilayahnya.

"Kita bukan bicara kasus yah tapi pencegahan," tandasnya.

Saat disinggung oleh para awak media terkait pembahasan Freeport, dia menampik hal itu. Dia juga tidak menyebut berapa stakeholder terkait penandatanganan nota kesepahaman anti korupsi dengan KPK hari ini.

"Nanti saja, Freeport itu lain. Tidak berhubungan dengan ini (Nota Kesepahaman), tidak ada" pungkasnya.