KPK tak takut putusan Hakim Haswandi bikin marak praperadilan

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki menganggap keputusan Hakim Haswandi yang menyebut penyidik dan penyilidik kasus keberatan pajak BCA yang menjerat Dirjen Pajak, Hadi Poernomo tidak sah sebagai keputusan keliru. Hal itu akan digunakan untuk melakukan perlawanan hukum di tingkah Mahkamah Agung.

"Itu jadi pertimbangan untuk MA (Mahkamah Agung) kepada pengadilan lebih tinggi, pertimbangan-pertimbangan itu yang akan dilakukan sebagai amunisi," kata Ruki dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Selasa (26/5).

Ruki membantah kalau dirinya khawatir jika keputusan Hakim Haswadi yang menyatakan penyidik dan penyelidik internal KPK tidak diperkenankan mengusut suatu perkara bakal digunakan tersangka lain untuk melakukan gugatan praperadilan.

"Itu yang akan dipersoalkan untuk PT (Pengadilan Tinggi) dan MA," jelas Ruki.

Meski demikian, Ruki mengungkapkan kalau pihaknya tidak akan mundur dalam perkara Hadi. Dia menegaskan penyelidikan kasus bekas Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan itu akan terus berlanjut.

"Penyelidikan akan jalan terus sampai ada putusan MA sah atau tidak. Penyelidikan penahanan sudah lama kecuali kalau MA menyatakan tidak sah," tandasnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin sidang praperadilan mengabulkan gugatan dari Hadi Poernomo. Dalam putusannya, Hakim Haswandi menilai penyidikan terhadap perkara Hadi tidak sah.

"Menyatakan penyidikan termohon berkaitan dengan peristiwa pidana tidak sah," kata Hakim Haswandi saat membacakan putusan dalam sidang Praperadilan di PN Jaksel.

Bahkan, selain mengabulkan gugatan Hadi, Hakim Haswandi pun meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap perkara Hadi. Sebab, Hakim Haswandi menilai proses penyidikan KPK terhadap Hadi tidak sesuai dengan prosedur.

"Apa yang dilakukan termohon melanggar SOP dan juga UU tentang KPK. Penyelidik dan penyidik KPK, secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyelidik dan penyidik," tambahnya.