Merdeka.com - Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya tidak dilibatkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly soal pembebasan napi korupsi berusia lanjut. Usulan pembebasan itu sebagai tindak pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Lapas dan Rutan.

"KPK melalui Biro Hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4).

Menurut Ali, usulan Menkum HAM Yasonna sebaiknya perlu disampaikan terbuka kepada publik. Utamanya napi jenis kejahatan apa saja yang menyangkut pembebasan over kapasitas di Lapas/Rutan saat ini. KPK tidak mendukung bila hal itu turut terjadi kepada napi tindak pindana korupsi.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," tegas Ali.

Diketahui sebelumnya, dalam rapat bersama DPR, Menkum HAM Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Yasonna, hal itu harus dilakukan demi menekan angka penularan Covid-19 utamanya di Lapas/Rutan yang diketahui padat karena over capacity.

4 Kriteria Pembebasan

Pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

Kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi berusia 60 tahun ke atas (lanjut usia) dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Ketiga, narapidana tindak pidana khusus pengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit.

Empat, narapidana warga negara asing (WNA) yang mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.