Merdeka.com - Deputi pencegahan KPK Johan Budi mengaku pihak tidak bisa memberikan jaminan menteri Kabinet Kerja Jokowi bebas dari kasus korupsi. Pasalnya, KPK hanya merekomendasikan catatan nama yang diminta untuk diselidiki rekam jejaknya.

"Sejak awal, KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan pun tidak akan korupsi nanti ketika menjabat sebagai menteri. Karena ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja orang itu menjadi lupa, demikian juga kalau orang itu diberi catatan," ujar Johan Budi di KPK, Senin (27/10).

Johan menambahkan, penyataan itu juga telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (jokowi). Jadi, ketika menteri yang tidak ada catatan ataupun terdapat tanda merah dan kuning, tidak ada jaminan 100 persen tak akan korupsi.

"Karena itu kan hak prerogatif presiden untuk memilih nama menteri yang diangkat, cocok oleh Pak Jokowi," katanya.

Mengenai, 34 nama menteri yang diumumkan, Johan mengaku tidak tahu apakah ada yang mendapat tanda merah atau kuning dari KPK.

"Saya tidak tahu yang diberi catatan, karena hanya pimpinan yang bisa akses semua data," ucapnya.