Merdeka.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan, KPK tidak bisa mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada penduduk miskin. Sebab, hal itu bukan wewenang lembaga antikorupsi itu.

"Soal BLSM itu kalau KPK diminta mengawasi penyalurannya tentu tidak bisa karena bukan domain KPK," ujar Johan Budi SP di Gedung KPK Jakarta, Senin (24/6).

Namun, lanjut Johan, pihaknya bisa mengawasi ketika BPK melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pembagian BLSM. Jika ada indikasi korupsi, maka KPK bisa menyelidikinya.

"KPK bisa mengawasi ketika BPK melakukan audit terhadap pelaksanaan pembagian BLSM. Kalau ada indikasi dugaan tindak pidana korupsinya KPK bisa masuk (mengusut)," ujarnya.

Untuk program BLSM, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 9,7 triliun. Program BLSM itu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.