Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tak ragu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos). Termasuk dugaan korupsi bansos di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. KPK terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (15/1).

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga antirasuah atau tidak.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," kata Ali.

Penjelasan Dinsos DKI soal Dugaan Korupsi Bansos 2020

Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang meramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @kurawa.

Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari akhirnya buka suara terkait dugaan itu. Premi mengatakan, pihaknya menunggu hasil penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan beras bansos tersebut.

"Intinya, memang kalau kami sih pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Kita tunggu saja ya itu barang siapa ya," kata Premi saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Premi juga menjelaskan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawabannya pun sudah rampung dan diperiksa pada 2021.

"Sudah pemeriksaan di 2021, 2022. Sudah. Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos) ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kan 2021 ya," jelas Premi.

Tidak hanya itu, Premi menegaskan siap jika diminta keterangan lebih lanjut dengan sebaik-baiknya.

"Sebagai perangkat daerah, kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya," ujar Premi.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com