Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, terkait kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten. Hal itu menyusul penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif, Akil Mochtar dan beberapa tersangka lain, salah satunya adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

"Atut akan diperiksa penyidik KPK untuk dimintai keterangan," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di Padang, demikian dilansir Antara, Rabu (9/10).

Namun, Bambang mengaku KPK belum memastikan kapan persisnya akan memeriksa Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini.

"Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan Ratu Atut dalam kasus tersebut," kata dia.

Sejauh ini KPK masih terus melakukan pengembangan dan mendalami kasus tersebut. Meski demikian, KPK belum bisa memberikan kesimpulan apakah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terlibat dalam kasus suap. Dia mengatakan, untuk saat ini KPK telah memberikan surat larangan untuk pergi keluar negeri.

KPK memutuskan mencegah Atut demi kepentingan penyidikan. "Jika sewaktu-waktu KPK membutuhkan keterangannya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," kata dia.

Menurut dia, KPK sekarang masih mendalami kedua kasus yakni kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, dan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Dalam kasus tersebut, adik kandung Atut, Tubagus Chaeri Wardana dan Ketua MK Akil Mochtar telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar dia.

Sejauh ini KPK terus mendalami kasus suap sengketa pilkada yang menyeret Akil Mochtar itu. Sementara ini, KPK belum menemukan adanya tersangka baru.

"Selain menangkap tersangka, KPK juga menyita beberapa unit mobil, serta uang tunai diperkirakan sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar," kata Bambang.