Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kebijakan tukar guling saham atau share swap antara PT Dayamitra Telkom (Mitratel) dengan PT Tower bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) merupakan pelanggaran hukum. KPK menilai kebijakan tersebut bukan bagian dari mekanisme bisnis.

"Yang sudah pasti dari segi 'share swap-nya' yang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai 'business judgement', tapi dugaan melawan hukum, khususnya pelanggaran aturan internal," kata Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).

Indriyanto menyatakan sampai saat ini pihaknya terus mengkaji kebijakan tersebut. Menurut pengakuan dia, kajian yang dilakukan lembaga antirasuah lebih merujuk kepada perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh PT Telkom dan PT TBIG.

"Kajian lebih mendalam masih dilakukan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Menteri Rini Soemarno menganggap rencana share swap saham Mitratel dengan TBIG sebagai jalan Telkom untuk membesarkan bisnis menara. Maka, dengan langkah tersebut Telkom tidak akan dibebani biaya modal untuk menambah jumlah menara yang nilainya bisa mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun per tahun.

Berdasarkan Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan TBIG, monetisasi Mitratel dilakukan dalam 4 bagian. Pertama, TBIG akan membeli 100% saham Telkom di Mitratel dengan kepemilikan 13,7 persen saham di TBIG.

Kemudian yang kedua, Telkom akan mendapatkan tambahan dana senilai Rp 1,74 triliun setelah Mitratel bergabung dan mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga, TBIG akan mengambil alih utang Telkom sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara yang terakhir, setelah transaksi ini tuntas, Telkom akan memperoleh dana Rp 543 miliar, untuk modal kerja atau tambahan aset setelah tanggal penilaian.