Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan kasus korupsi di tanah air kian akut. Sekaliber Hakim di Mahkamah Konstiusi (MK) saja bisa disuap, apalagi hakim kelas bawah.

Seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Bambang mengatakan kasus korupsi tersebut tergolong cukup parah.

"Saya enggak bisa bilang parah (tahun ini), karena harus lihat ukurannya. Tapi kalau di Bandung kayanya agak parah," ucap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, usai menjadi pembicara 'Seminar Nasional Keterkaitan Psikologi dan Korupsi, Kajian Psikologi Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia', di Gedung Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Bandung, Sabtu (2/11).

Hakim Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap terkait kasus yang sedang ditanganinya, yakni perkara korupsi dana bansos Bandung. Dari pengembangan kasus itu, Wali kota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekda Edi Siswadi pun turut menjadi tersangka.

Selain menyeret kepala daerahnya, diduga masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Setyabudi dalam beberapa kali kesaksiannya di persidangan, menyebut ada duit 'terima kasih' kepada Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso dan Mantan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jabar Sareh Wiyono. Sareh disebut menerima duit saat tujuh terdakwa bansos mengajukan banding di PT Jabar.

Menanggapi hal itu, Bambang mengaku masih terus memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung.

"Kita masih tunggu sidang ini dan mencatat seluruh proses yang sedang berjalan untuk dijadikan dasar mengambil keputusan. Sekarang masih jalan (persidangan)," ujarnya.

Bambang menegaskan, keterangan yang diucapkan para terdakwa di Persidangan cukup kuat dan mengikat. Sehingga bisa menjadi alat bukti baru untuk pengembangan kasus selanjutnya.

"Mereka mengungkapkan di bawah sumpah. Artinya kuat dan mengikat, kalau di BAP itu masih bisa dicabut," tandasnya.