Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terjadi miskomunikasi antara pihaknya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) terkait draf revisi UU 63 Tahun 2005 tentang SDM Pegawai KPK. Dalam draf revisi tersebut, KPK mengajukan masa kerja para penyidik yang diperpanjang hingga 12 tahun lamanya.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan awalnya, KPK mengajukan masa kerja penyidik agar bisa diperpanjang dua kali, yakni 4 tahun selama dua kali (4-4-4). Namun, lanjut Johan di tengah perjalanan usulan itu tidak disetujui.

"Informasi awal 4-4-4 disetujui tapi saat pimpinan bertemu dengan presiden dan menyampaikan bahwa kita menanyakan apakah PP sudah ditandatangani dan isinya adalah bukan 4-4-4 tapi disepakati 4-4-2. Tapi sampai hari ini proses itu masih belum selesai, yang tidak setuju 4-4-4 tidak tahu," papar Johan, Senin (10/12).

Johan juga menuturkan, pada mulanya KPK dilibatkan dalam pembahasan revisi PP tersebut. Namun, tiba-tiba, setelah berkomunikasi dengan Presiden, baru diketahui bahwa yang disetujui perpanjangan dengan masa kerja 4-4-2 yakni 10 tahun.

"Ada informasi dari Kemen PAN mengatakan bahwa PP sudah ditandatangani presiden. Tapi saat bertemu dengan presiden ternyata belum ditandatangani, selanjutnya ada diskusi lagi dan jalan tengah adalah 4-4-2, sudah disetujui 4-4-2 walau sebelumnya kami pikir masih 4-4-4. Dengan bertemu dengan presiden langsung jadi terurai persoalan," jelasnya.

Johan menambahkan alasan tidak disetujuinya masa kerja 4-4-4 karena terkait pengembangan karir pegawai di institusi awal. Dengan 4-4-2, maka menurut Johan, hanya memberikan waktu kepada KPK untuk memperpanjang nafas untuk melakukan sejumlah rekrutmen penyidik lanjutan. Bukan untuk memperpanjang masa kerja penyidik yang terdahulu. Jika hal ini terjadi, maka pada bulan Maret 2013, penyidik yang bersisa hanya 4 orang.

"PP itu berlaku untuk pegawai yang dipekerjakan. Kalau 8 tahun, Maret tinggal sekitar 4 orang penyidik. Jika tidak diperpanjang semua," tandasnya.