Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan pernyataan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 baru dilantik. Mereka meminta supaya anggota parlemen itu tidak macam-macam, apalagi sampai mengulangi perbuatan hina para senator terdahulu.

"Kami berharap kepada DPR ke depan, ya belajarlah dari hal masa periode sebelumnya yang banyak tersangkut kasus korupsi. Ke depan kami harapkan itu tidak terjadi lagi," kata Zulkarnain selepas peluncuran aplikasi digital buat pendidikan terkait gratifikasi, GRATis, di Studio 1 XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).

Zulkarnain berharap, para anggota dewan itu menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas, supaya sesuai amanat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia melanjutkan, DPR selanjutnya harus bisa menjadi teladan bagi rakyat.

Sementara dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan ada beberapa hal penting dilakukan anggota DPR baru supaya terhindar dari praktik rasuah. Pertama, menurut dia, adalah menata sistem perekrutan para pembantu politikus Senayan itu. Sebab menurut dia, dari kasus-kasus terdahulu, banyak staf ahli dan staf khusus justru menjadi kaki tangan para anggota DPR melakukan praktik korupsi.

"Kalau mekanisme rekrutmennya tidak transparan dan akuntabel, maka orang-orang yang membantu anggota dewan itu bukan orang hebat. Padahal pekerjaan anggota dewan itu harus ditopang oleh orang-orang yang spesifik keahliannya," kata Bambang.

Kemudian, lanjut Bambang, kedua, anggota DPR harus membentengi diri dari lobi-lobi pihak lain buat menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Karena menurut dia, jika hal itu dibiarkan maka potensi korupsi akan tetap terbuka.

"Apakah ada sistem mekanisme untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi itu? Kalau tidak ada, maka di semua legislasi ada potensi korupsi," ujar Bambang.

Bambang mengambil contoh ihwal potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam lingkungan anggota DPR. Dia menyatakan, hampir di seluruh komisi yang berkaitan dengan haji, pemilik travel sekaligus anggota dewan bercokol di sana. itu ada.

"Bagaimana mengontrol dia sebagai owner, tapi punya kewenangan sebagai regulator itu tidak bercampur konflik kepentingannya. Mekanisme kontrolnya bagaimana?" ujar Bambang.

Atau, lanjut Bambang, ihwal para advokat duduk di Komisi III, tapi masih berhubungan dengan firma hukumnya. Dia mengatakan, DPR masa mendatang mestinya tanggap dan sadar akan potensi korupsi itu, serta lekas mencari solusi jitu.

"Kalau DPR tidak punya mekanisme untuk mengendalikan, bagaimana akuntabilitas dalam tiga kewenangan pokoknya dilakukan?" sambung Bambang.