Merdeka.com - Dugaan keterlibatan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam kasus suap izin lahan makam semakin jelas. Hari ini, penyidik memeriksa Wakil Bupati Bogor Faturachman untuk diperiksa sebagai saksi.

"Saksi untuk tersangka NS (Nana Supriatna)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha,

Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Perhutani Unit III Jabar Bambang Sukmanto, Kepala Suku Bidang Non Usaha Badan Perizinan kabupaten Bogor Tina Suprihatna, Kepala badan perizinan terpadu Kabupaten Bogor Udin Syamsudin, Kepala Suku Bidang BPT Kab Bogor Rahmat Mulyana, kepala kantor kas Bank Windu Rawamangun Masfufah dan sopir kepala Bappepti Eni Baiti. Semuanya diperiksa untuk Nana Supriatna, pihak dari PT Gerindo Perkasa. Nana disebut-sebut sebagai makelar tanah.

KPK terus mengusut perizinan lahan seluas 1 juta meter persegi yang akan dibangun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) oleh Gerindo Perkasa. Diketahui, yang memiliki otoritas mengeluarkan surat perizinan itu yakni Kepala Daerah setempat, Bupati Bogor Rachmat Yasin.

KPK pun telah memanggil anak buah Rachmat Yasin, yakni Sekda Pemkab Bogor Nurhayat dan juga ajudannya, Agung. Sejumlah pejabat Pemkab Bogor lainnya juga ikut diperiksa KPK kemarin.

KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Pertama, Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher. Kader Demokrat itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, Listo Wely Sabu (pegawai honorer Pemkab Bogor) dan Usep Jumenio (pegawai Pemkab Bogor), juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31/99 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian Nana Supriatna dan Sentot Susilo (Direktur Utama PT Gerindo Perkasa) juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU 13/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.