KPK periksa putri Suryadharma Ali dalam kasus haji
Merdeka.com - Proses pengusutan kasus korupsi pelaksanaan Haji oleh Kementerian Agama disangkakan kepada mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali terus dilakukan. Hari ini, penyidik memeriksa anak sulung Suryadharma, Kartika Yudhisti.
"Diperiksa untuk tersangka SDA," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Rabu (28/1).
Kartika juga merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan. Dia lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jakarta.
Kartika diketahui lahir di Jakarta pada 7 Februari 1987. Dia bermukim di Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2 RT 010/ RW 002 Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan. Dia sempat menikmati pendidikan di luar negeri. Tepatnya di Melbourne School Of Engieenering, The University Of Melbourne, Australia. Dia pernah bersekolah di SDN Nusa Indah I Bekasi, SLTPN 109 Jakarta, dan SMAN 81.
Sejak 2007 dia bekerja sebagai Komisaris Utama PT. Dugapat Mas, Klaten, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, penyidik juga pernah memeriksa beberapa petinggi perusahaan itu dalam kasus haji.
Saksi itu adalah Manager General Affair PT Dugapat Mas, Dita Ari Savitri, dan Komisaris I PT Dugapat Mas, Henny Widiyanti. Benang merahnya semakin terlihat jelas. Mereka dianggap tahu soal rangkaian tindak pidana disangkakan kepada mantan Ketua Umum PPP itu.
PT Dugapat Mas diketahui beralamat di Jalan Penggung-Jatinom, Nomor 18, Blancaran Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Mereka merupakan salah satu mitra produsen rokok PT Sampoerna Tbk.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu mantan Menteri Agama, SDA. Tetapi uniknya, dalam surat perintah dimulainya penyidikan tercantum kata 'SDA dan kawan-kawan.' SDA disangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.
Praktik korupsi dilakukan ditengarai terjadi di berbagai lini. Antara lain pengadaan penginapan, transportasi, dan katering. Selain itu, diduga SDA juga menyalahgunakan kuota Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji serta memanipulasi Sistem Komputerisasi Haji.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Otak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Ribka akan diperiksa di Gedung Merah Putih. Saat ini, Ribka sudah hadir.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya