Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK periksa PNS di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

KPK periksa PNS di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ilustrasi KPK. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi di Ditjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang menjerat Jamaludin Malik (JM).

Kali ini, penyidik akan memeriksa PNS di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sudarso.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JM (Jamaludin Malik)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Kamis (25/6).

Sudarso diduga mengetahui skandal korupsi yang dilakukan JM selaku Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT). JM ditengarai menyalahgunakan wewenang dan memaksa seseorang membayar sesuatu dengan potongan untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi dalam kurun waktu dua hari yaitu Rabu (11/2) dan Kamis (12/2). Penggeledahan itu dilakukan di Kantor Kementerian PDT dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Tak sampai di situ, penggeledahan kembali dilakukan di rumah tersangka di Cinere, Jakarta Selatan. Rumah mantan Direktur PT PKT, M. Arsyad Nurdin yang berada di kawasan Jati Bening pun tak luput dari penggeledahan tim penyidik KPK.

Dari penggeledahan tiga lokasi itu, penyidik KPK telah menyita sejumlah dokumen dan satu unit treadmill yang diduga hasil pemerasan. Atas perbuatannya, Jamaludin Malik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, huruf f, Pasal 23 jo Pasal 421, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya