KPK periksa Mirwan Amir terkait kasus DPID

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir. Politisi Partai Demokrat diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka Fahd A Rafiq.

"Benar Mirwan Amir diperiksa sebagai saksi untuk kasus DPID," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkat, Selasa (11/9).

Pantauan merdeka.com, Mirwan yang dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pukul 09.30 WIB hingga kini belum terlihat hadir di Gedung KPK.

Pada Senin (10/9) kemarin, KPK juga memeriksa dua anggota Banggar DPR lainnya, yakni Melchias Mekeng dan Tamsil Linrung. Keduanya diperiksa dalam perkara yang sama.

KPK terus menyelidiki nama-nama pimpinan Banggar yang kerap disebut-sebut dalam kasus DPID. Sejumlah saksi yang diperiksa KPK atau pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta kerap menyebut sejumlah nama pimpinan Banggar ikut terlibat dalam pengurusan proyek alokasi DPID ini.

Saat Fahd bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati, nama Mirwan Amir disebut memiliki jatah daerah DPID yakni di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Namun ketika di konfirmasi kepada Mirwan, Mirwan dengan tegas membantahnya.

Sedangkan Tamsil Linrung pimpinan anggota Banggar lainnya, disebut pernah menerima jatah sebesar Rp 250 miliar dari alokasi DPID tersebut. Begitu juga dengan Melchias Mekeng. (mdk/dan)