Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK periksa Luthfi besok, 8 pengacara rapat di DPP PKS

KPK periksa Luthfi besok, 8 pengacara rapat di DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq salam metal. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Tim kuasa hukum mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang berjumlah delapan orang malam ini menggelar rapat di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemeriksaan yang akan dilakukan KPK kepada Luthfi besok.

"Kita akan diskusi dengan lawyer, besok kan Pak Lutfi akan diperiksa, kita kan selalu rapat," ujar salah seorang pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, Mohamad Assegaf, di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Pihaknya mengaku rapat tersebut membahas soal perkembangan kasus kliennya. Dirinya menampik jika rapat yang digelar malam ini membicarakan seputar internal partai.

"Lawyer saja, kita biasa reguler delapan orang. Kita bicara tentang Pak Lutfi, tidak bicara penyitaan, tidak bicara PKS, tapi semata-mata lawyer meeting untuk Pak Lutfi," jelasnya.

Sementara, terkait rencana pelaporkan penyidik KPK oleh PKS ke Mabes Polri, Assegaf menyatakan, yang dilaporkan bukanlah institusi KPK. Menurutnya, yang akan dilaporkan PKS adalah para penyidik KPK yang hendak menyita mobil Luthfi tetapi tidak menunjukkan identitasnya.

"Yang dilaporkan itu bukan KPK, tapi orangnya. Jangan dikatakan PKS melaporkan KPK, bukan KPK, tapi orang-orangnya. Sekali lagi yang dilaporkan bukan KPK, tapi orang-orang yang datang tanpa identitas," tandasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DKPP Blak-blakan Alasan Tak Pernah Beri Sanksi Pemberhentian Ketua KPU, Hanya Peringatan Keras Terus

DKPP Blak-blakan Alasan Tak Pernah Beri Sanksi Pemberhentian Ketua KPU, Hanya Peringatan Keras Terus

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan soal pemberian sanksi peringatan keras secara terus menerus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Baca Selengkapnya
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu

F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu

Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya