Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK: Penyelidik Mau Amankan DPP PDIP, Tapi Sekuriti Coba Menghubungi Atasannya

KPK: Penyelidik Mau Amankan DPP PDIP, Tapi Sekuriti Coba Menghubungi Atasannya Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - KPK menegaskan tidak gagal menggeledah ruangan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1). KPK menyatakan, memang belum saatnya melakukan penggeledahan sebab masih dalam proses penyelidikan.

Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan, tim penyelidik KPK belum mau melakukan penggeledahan di DPP PDIP.

"Bahwa tim lidik KPK tidak ada rencana menggeledah, itukan pada tindakan penyidikan. Sementara ini masih dalam penyelidikan.

Lili menjelaskan, kehadiran tim KPK di DPP KPK untuk mengamankan lokasi yang menjadi objek penyelidikan. Namun dihalangi oleh sekuriti setempat.

"Tim lidik itu hanya ingin mengamankan lokasi, kasih KPK line, mereka dibekali surat tugas, lengkap, mereka juga sudah komunikasi dengan sekuriti, tapi sekuriti coba menghubungi atasan," kata Lili.

Sehingga, Lili menambahkan, penyelidik KPK akhirnya meninggalkan lokasi DPP PDIP. Sebab, ada tempat lain yang harus dikejar.

"Teman-teman harus berbagi mencari menempatkan penyelidik KPK di objek lain. Ini (DPP PDIP) ditinggalkan, proses melakukan langkah ini. Jadi penyidikan KPK akan, bukan gagal atau tidak dapat karena bukan penggeledahan," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK gagal melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Menurut PDIP, penyelidik KPK tidak memiliki surat lengkap untuk melakukan penggeledahan.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metro Menteng Jakarta Pusat Komisaris Polisi Guntur Muhammad Thariq.

Dia membenarkan adanya isu penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang masuk ke DPP PDI Perjuangan.

Menurut Guntur, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan tersebut hingga berujung keributan dengan pengamanan dalam Gedung Kantor Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu.

"Iya tadi memang ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam, namun memang karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa," kata Guntur di Jakarta, Kamis.

Guntur mengatakan, informasi kericuhan itu dia dapat dari laporan petugas yang melakukan pengamanan di sekitar Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang letaknya bersebelahan dengan DPP PDIP.

Ia mendatangi lokasi untuk mengecek karena penasaran dan hanya memantau dari luar saja.

"Jadi kalau saya mengecek ke situ, kan saya Kapolsek, wilayah saya. Masa kalau ada apa-apa saya tidak boleh tahu," ujar dia.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya