Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyelesaian polemik pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan ketua DPR Setya Novanto, akan lebih tepat ditangani pihak kepolisian.

"Soal Setya Novanto, kemarin Plt Ketua KPK sudah menyampaikan bahwa kasusnya lebih baik ditangani kepolisian karena kepolisian bisa tangani kasus yang lebih luas daripada KPK yang hanya bisa tangani korupsi," ujar kepala biro humas KPK Yuyuk Andriati kepada merdeka.com, Jumat (20/11).

Namun jika ada permintaan untuk KPK menindak lanjuti kasus tersebut, pihaknya mengaku tetap siap menanganinya. Sejauh ini belum ada permintaan pada KPK untuk mengusut kasus ini. Termasuk belum ada laporan terkait rekaman suara pencatutan nama Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Setya Novanto.

"Belum, kalau sudah ada penyerahan dan permintaan resmi baru penegak hukum akan siap" ujar plt wakil ketua KPK, Indriyanto saat dihubungi merdeka.com Jumat (20/11).

Sebelumnya, plt ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, kasus yang menyeret nama Setya Novanto lebih baik ditangani pihak kepolisian. Karena kepolisian bisa secara luas menelisik kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut.

"Kalau saran saya yang paling tepat pegang kasus ini Kepolisian saja. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru" ujar plt Ruki saat menghadiri sidang rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR, Kamis (19/11).

Setya Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan meminta PT Freeport memberikan saham sebesar 11 persen untuk Jokowi dan 9 persen untuk JK. Setya Novanto menyayangkan rekaman dan transkrip pembicaraan dirinya dengan petinggi PT Freeport yang tersebar. Menurutnya transkrip yang tersebar tidak utuh.