Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK pastikan kasus Bansos Sumut ditangani Kejagung

KPK pastikan kasus Bansos Sumut ditangani Kejagung gatot ditahan. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Harapan pihak Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi dan Bantuan Sosial (Bansos) dan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumatera Utara harus kandas di tengah jalan. Pasalnya, lembaga antirasuah memastikan tidak akan menangani kasus tersebut.

"Penanganan perkara di Kejaksaan, pihak Kejaksaan yang akan menangani," kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/8).

Johan mengatakan pihaknya hanya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan mengenai kasus tersebut mengingat kasus itu sudah lebih dulu diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumut.

Setelah KPK mengungkap adanya praktik suap dalam gugatan ke PTUN Medan, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun langsung mengambil alih kasus tersebut. Tak memakan waktu lama, Kejagung pun menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.

"Jadi ke depan, cuma koordinasi," tegas Johan.

Sebelumnya, Gatot dan Evi meminta KPK mempercepat proses penanganan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Tak hanya itu, melalui kuasa hukumnya, Razman Arief Nasution, orang nomor satu di Sumut itu juga meminta KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawah (BDB) serta Bantuan Dana Hibah (BDH) di Sumut yang tengah ditangani Kejaksaan. Mereka berharap kasus tersebut bisa ditangani oleh lembaga antirasuah.

"Saya berharap dengan hasil koordinasi kami dengan klien kami, Pak Gatot dan Ibu Evi, agar kasus dalam hal ini bukan saja terkait dengan dugaan penyuapan, tapi juga untuk bansos, BDB (bantuan daerah bawahan), untuk kiranya dapat diproses oleh KPK bukan pihak kejaksaan," kata Razman di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/8).

Razman mengatakan jika kasus-kasus yang melibatkan kliennya itu diserahkan ke KPK maka proses penyidikan hingga persidangan akan mudah. Dia beralasan, KPK tidak bisa diintervensi dan bersifat independen.

"Untuk saat ini kami percaya KPK profesional. Kami akan lebih baik, akan lebih independen, KPK yang menangani kasus Bansos, BDB, dll tahun 2012 dan 2013," pungkas Razman.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar

Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar

Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya