Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pengajuan anggaran Pemprov Riau. Hari ini, penyidik memanggil Presiden Direktur PT Chevron Hamid Batubara.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RZ (Rusli Zainal)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha, Rabu (3/4).

Selain Hamid, KPK juga memanggil Sekretaris Daerah Pemprov Riau Wan Syamsir Yus dan pegawai PNS Pemprov Syamsurizal. Sebelumnya, kemarin KPK juga memanggil staf Chevron Pasifik Indonesia Sudarman Umar. Belum diketahui secara pasti apa kaitannya Chevron dalam kasus ini. Diduga Rusli pernah meminta perusahaan itu untuk menjadi mitra pembangunan PON Riau.

KPK telah menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka. Rusli ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda itu. Atas hal itu, KPK menjerat Rusli sebagai penyelenggara negara dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, buat meloloskan pembahasan beleid itu. Atas perbuatannya, politikus Partai Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau pasal 5 ayat 2, dan/atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tahun No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Rusli juga diduga terlibat dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006. KPK menetapkan politisi Golkar itu lantaran diduga menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum sebagai Gubernur Riau.