KPK minta para gubernur jangan berlindung di balik Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, menanggapi permintaan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo soal pemanggilan gubernur terkait perkara hukum hanya dilakukan oleh presiden. Menurut dia, pernyataan itu justru menunjukkan mereka sedang membangun wacana merumuskan pemerintahan tidak efisien.
Menurut Busyro, prinsip pemerintahan efektif itu ialah sistem birokrasi yang tidak rumit atau melingkar-lingkar. Dia merasa penyataan Syahrul hanya menegaskan mereka mencoba melempar opini buat berlindung di balik kepala negara.
"Sistem yang dikeluarkan gubernur itu statement yang membawa pada menegaskan cara berpikir yang melingkar-lingkar. Itu membuat mata rantai birokrasi yg melingkar-lingkar," kata Busyro kepada awak media selepas mengisi acara diskusi di Hotel J.S. Luwansa, Jakarta, Selasa (25/11).
Busyro juga memaparkan hal negatif dari wacana itu. Menurut dia, dari sisi penegakan hukum hal itu bisa menghambat dan membahayakan proses penyelidikan dan penyidikan.
"Itu potensi menghilangkan bukti-bukti menjadi semakin besar. Jadi tidak ada alasan yang beralasan," ujar Busyro.
Busyro juga meminta Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh dengan hal itu. Sebab menurut dia semua argumen diajukan justru tidak masuk akal sehat.
"Sebaiknya Presiden Jokowi konsisten saja. Pemanggilan gubernur langsung, tidak perlu lewat asosiasi itu. Enggak perlu. Itu enggak ada dalil atau argumen yang logis," sambung Busyro.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaBocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi
Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca Selengkapnya