KPK minta Menko Perekonomian di era Jokowi-JK greget
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai peran Menteri Koordinator Perekonomian selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak efektif. Dia mengaku pernah memiliki pengalaman yang tak mengenakan bekerjasama dengan Menko Perekonomian yang juga bersinggungan dengan Menteri ESDM.
Adnan bercerita saat itu KPK diminta untuk membantu agar Menteri ESDM membatalkan rencana pengalihan suplai gas. Aturan terkait pun sudah lengkap, ada PP, ada Perppu, Keppres, dan rapat telah berkali-kali dilakukan. Namun, menurutnya, justru sang menteri yang mengabaikan.
"PP sudah ada, peraturan komplit, rapat berkali-kali, tapi menteri bisa mengabaikan," ungkap Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/8).
Adnan menegaskan perlunya memiliki Menko Perekonomian yang kuat agar kinerjanya efektif.
"Artinya bahwa perlu dievaluasi efektivitas keberadaan Menko, mungkin diperlukan Menko yang tough," sambungnya.
Saat ditanya apa perlu Menko Perekonomian dibubarkan, Adnan mengatakan tak perlu. Maksud Adnan, Menko Perekonomian tetap ada namun harus dipilih yang tangguh.
"Bukan (dibubarkan), agar greget aja. Pengalaman kita menunjukkan Menko gak efektif," ungkapnya.
"Pengalaman kita di dalam korsub minerba, peranan Menko tak terlalu dominan. Mengapa dan bagaimana silakan dianalisa, tapi itu fakta. Begitu kami memimpin koordinasi, kok kami bisa menjawab persoalan-persoalan yang tak bisa dijawab di forum mereka," ujarnya lagi.
Adnan pun berharap yang mengisi posisi Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi-JK adalah orang yang kuat dan tidak terpengaruh pihak luar.
"Menurut saya direksionalnya harus lebih jelas, bahwa Menko seperti apa, sehingga akhirnya gak ada upaya-upaya untuk menghindar dari kesepakatan dalam forum-forum. Kepastian musti jelas," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran: Saat Pandemi, UMKM Jadi Penggerak Ekonomi yang Terganggu
UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnya