Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menandatangani kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah anti korupsi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L Marsudi, Ketua KPK Abraham Samad serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad meminta kepada Menlu Retno beserta para diplomat Indonesia yang berkunjung ke luar negeri untuk tidak mengambil souvenir yang diberikan oleh pihak kedutaan negara asing.

"Kalau Ibu Menteri dan diplomat lagi berkunjung ke luar negeri dan dikasih souvenir, jangan diambil. Itu termasuk gratifikasi," kata Abraham di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/12).

Abraham menambahkan, apabila souvenir tersebut sudah terlanjur dibawa pulang ke Indonesia, para diplomat dianjurkan agar mau melaporkannya ke KPK.

"Kalau bingung laporinnya, tinggal ke bagian surat KPK, tinggal surati aja," kata Abraham.

Sementara, Menteri Yuddy dalam sambutannya menyatakan kekagumannya dengan Kemlu yang menjadi pionir sebagai lembaga yang membangun zona integritas menuju wilayah anti korupsi. Menurutnya, langkah Kemlu sebagai wujud revolusi mental memperbaiki aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Ini adalah salah satu langkah implementasi revolusi mental aparatur negara. Dimana sesuai dengan keinginan presiden. Sekarang sudah waktunya tidak ada lagi birokrat priyayi, yang ada sekarang birokrat pelayan rakyat," kata Yuddy.