Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ketiga kalinya kalah dalam praperadilan. Kali ini, mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo berhasil meyakinkan hakim jika penyidik KPK tidak berwenang menangani kasusnya. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi menyatakan status penyidik KPK yang menangani kasus Hadi tidak sah.

"Tertutup bagi KPK untuk mengangkat penyelidik independen. Penyelidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan undang-undang," ujar hakim Haswandi, saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa (26/5).

Haswandi menyatakan, dalam hal ini jika KPK mengangkat penyelidik baru yang entah dari Polri, kejaksaan, atau instansi lain yang sebelumnya belum menjadi penyelidik, dinyatakan batal demi hukum.

Penyelidik independen baik dari polri atau kejaksaan adalah bertentangan dengan hukum. Maka dengan ini Haswandi menyatakan proses penyelidikan KPK batal demi hukum.

Di sisi lain Haswandi menyatakan bahwa KPK boleh mengangkat penyelidik dari pensiunan Polri atau yang telah diberhentikan di Polri, asalkan telah diangkat menjadi PNS KPK terlebih dahulu. Dalam kasus Hadi Poernomo, lanjut dia, proses penyelidikan KPK yang berasal dari penyelidik independen Dadi Mulyadi, Febriani Santoso adalah batal demi hukum.

"Pasal 46 Undang-undang 30 tahun 2002 KPK ayat 1 dalam hal seseorang jadi tersangka melalui prosedur khusus. Menimbang muncul kata tersangka di pasal 46 bab 6 bag 3 tentang penyidikan maka kesimpulan bahwa penangkapan adalah proses penyidikan. Bukan pada proses penyelidikan di mana proses penyidikan dari proses penyelidikan," ungkapnya.

Dengan demikian Haswandi memutuskan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK, batal demi hukum. "Proses penyelidikan batal demi hukum. Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Oleh karena itu lembaga praperadilan dianggap Haswandi, sebagai kontrol terhadap proses penegakan hukum, oleh aparat penegak hukum.

‎"Penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Untuk menerapkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan moral. Sehingga pada akhirnya diperoleh peradilan yang total. Sejalan dengan tuntutan reformasi," tuturnya.

Apalagi, berdasarkan fakta, penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka bersamaan dengan perintah penyidikan, pada 21 April. Sedangkan pemeriksaan saksi ahli tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan setelah 21 April.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK," pungkas Haswandi.