Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK ikut kawal rekrutmen IPDN, calon Jaksa, Polisi dan Hakim

KPK ikut kawal rekrutmen IPDN, calon Jaksa, Polisi dan Hakim Gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - KPK akan mengawal proses rekrutmen penerimaan calon mahasiswa baru di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) tahun pendidikan 2013-2014. KPK memutuskan demikian setelah bertemu dengan Kemendagri.

"Beberapa minggu lalu sudah ketemu Mendagri, desakan publik untuk memotong generasi itu terlalu ekstrem. Paling mudah adalah mengawal proses rekrutmen," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja, di KPK, Jumat (21/6).

Adnan mengatakan, komisi akan mengawal sejauh mana proses perekrutan itu berjalan transparan. Sebab, daerah biasanya tidak tahu berapa kuota calon pelajar IPDN yang dialokasikan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

"Kajian kami adalah bagaimana penentuan kuota itu bisa transparan. Persoalannya karena tidak transparan, maka sulit menentukan anggaran. Dengan transparansi akan jelas setelah mereka lulus, akan ditempatkan di mana," paparnya.

Adnan juga akan memastikan, dalam proses rekrutmen tidak akan terjadi kebocoran soal. Oleh sebab itu, pekan depan KPK akan langsung menggelar pertemuan dengan Sekjen Kemendagri yang menaungi IPDN guna membahas proses pengawalan rekrutmen IPDN.

"Kita serius mengawal proses itu agar transparan," ujar Adnan. Selain itu, KPK juga akan mengawal proses rekrutmen di Akademi Kepolisian, calon Jaksa dan calon Hakim.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kebut Pembangunan IKN Nusantara, Kementerian PUPR Bakal Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK di 2024
Kebut Pembangunan IKN Nusantara, Kementerian PUPR Bakal Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK di 2024

Usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya