KPK harap calon menteri Jokowi tak punya catatan hitam
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyarankan agar calon menteri Jokowi-Jusuf Kalla harus memiliki karakteristik clean dan clear. Menurutnya, karakteristik clean yakni rekam jejak calon menteri harus diperhatikan betul. Calon tersebut tidak boleh memiliki catatan hitam selama hidupnya.
"Mereka harus punya karakteristik clean, tidak terjebak persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM, pidana kriminal, narkotik, dan pidana korupsi. Dia harus clean," ujar Adnan dalam Diskusi Media 'Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi' di KPK, Kamis (28/8).
Untuk karakteristik clear, Adnan menjelaskan calon-calon menteri Jokowi harus bisa mempertanggungjawabkan asal usul harta bendanya. Seperti taat untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebelum atau sesudah mencalonkan.
"Harus disiplin (pelaporan LHKPN). Dia mesti clear dulu dan KPK selalu dilibatkan dalam hal ini," ujar Adnan.
Untuk kriteria yang lain, Adnan menambahkan calon menteri harus berani jujur dan berintegritas. Adnan melihat saat ini banyak orang pintar namun tidak berintegritas, begitu pun dengan orang yang jujur. Kata Adnan, jarang ada orang berani jujur jika dia berasal dari lingkungan yang korup.
Selain berani jujur, juga harus berani melawan intervensi dari partai politiknya. Semua kriteria itu dapat terdeteksi di dalam tes integritas tertulis.
"Diawali tes integritas tertulis, di tangan seorang pakar mereka tahu 'oh orang ini bakal korup'. Nah tanpa tes-tes itu saya khawatir akan korup, tidak bersih jalannya. Bagaimana kabinet mendatang bersih ya harus berintegritas," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaSiapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya