Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu bukti-bukti dalam kasus suap perizinan lahan makam. Hari ini, penyidik kembali melakukan penggeledahan di tiga tempat sekaligus.

"Penyidik melakukan penggeledahan di tiga tempat sejak Pukul 10.30 WIB," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (19/4).

Ketiga tempat itu yakni Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) di Kramat Raya, Jakarta Timur, Apartemen Senopati di Lantai 18 Tower 3 Jalan Senopati Jakarta selatan, dan sebuah rumah di Jalan Haji Jian No 73 Cipete Utara, Jakarta Selatan.

"Penggeledahan saat ini masih berlangsung," ujar Johan.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di lima tempat, yakni rumah Ketua DPRD Iyus Djuher di Ciomas, Kantor PT Gerindo Perkasa di Cibubur Square, Kantor Ketua DPRD Iyus Djuher, kantor Bupati, dan kantor Badan pelayanan Terpadu (BPT).

Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan dokumen penting terkait pengurusan izin lahan di Desa Antajaya, Tanjungsari, Bogor. Penyitaan dokumen paling banyak berada di Kantor BPT.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Pertama, Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher. Kader Demokrat itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, Listo Wely Sabu (pegawai honorer Pemkab Bogor) dan Usep Jumenio (pegawai Pemkab Bogor), juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU 31/99 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas Johan.

Kemudian Nana Supriatna dan Sentot Susilo (Direktur Utama PT Gerindo Perkasa) juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU 13/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.