Merdeka.com - KPK tidak akan menghalangi Jero Wacik dilantik sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan, proses penyidikan terhadap Jero tidak akan terpengaruh dengan pelantikan di DPR.

"Apakah dia akan dilantik, tentu itu ada domain di KPU dan DPR," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/9).

Johan menegaskan, proses hukum untuk Jero akan tetap berjalan meskipun dia menjadi anggota DPR nantinya. Namun menurut Johan, tidaklah etis jika Jero tetap menjalani pelantikan sementara dalam pelantikan itu ada pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPR.

"Tapi kok rasanya enggak etis dilantik, apalagi sampai ada sumpah jabatan sementara saat dia disumpah, statusnya tersangka. Kan enggak enak juga didengar di telinga," ujar Johan.

Pihaknya pun menyarankan agar Jero fokus terhadap proses hukum di KPK saja. "Saya yakin beliau warga negara yang taat hukum dan kami menyarankan agar JW fokus untuk jalani proses hukum," pungkasnya.

Jero kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dalam pemilu legislatif lalu dari Partai Demokrat. Jero mendapat suara terbanyak di Bali dengan 104.682 suara.

Jero menjadi tersangka pemerasan terkait jabatannya sebagai Menteri ESDM. Dia dijerat Pasal 12 huruf e jo Pasal 23 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 21/2001 jo Pasal 421 KUHPidana.

Nilai pemerasan yang didapat Jero dari kurun waktu 2011 sampai 2013 mencapai Rp 9,9 miliar.