Follow
KPK Dukung Polri Usut Kasus Mafia Tanah
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di Indonesia. Menurut Firli, mafia tanah sangat merugikan masyarakat di Tanah Air.
"KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (24/2).
Firli menyatakan KPK berkepentingan dengan program optimalisasi dan penertiban aset milik negara. Dalam hal ini KPK bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kemenkeu.
"Alhamdulillah tahun 2020 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 592,6 triliun," kata Firli.
Dugaan korupsi dan mafia tanah kerap bersinggungan dalam sejumlah kasus. Di antaranya terkait pemberian izin lahan, penjualan lahan, hingga pencucian uang.
Salah satu perkara yang berkaitan dengan tanah, lembaga antirasuah pernah mengusut dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi. KPK memanggil saksi-saksi, termasuk pengusaha berinisial AHL.
AHL diduga merupakan salah satu mafia tanah. Berdasarkan informasi dari aparat penegak hukum, AHL kerap terlibat dalam sengketa tanah di Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berkomitmen untuk memberantas habis mafia tanah. Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah telah dibentuk bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN. Bahkan Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat turut dilibatkan.
"ke depan untuk mengoptimalkan kerja Satgas mafia tanah, kami dan BPN sudah bersepakat untuk melibatkan tim dari Kejaksaan Agung RI untuk bisa menyamakan persepsi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mafia tanah," kata Fadil saat konferensi pers, Jumat (19/2/2021).
Dia pun menyampaikan alasan pihaknya melibatkan Kejaksaan Agung di dalam Satgas mafia tanah. "Karena ada karakteristik yang berbeda di dalam kejahatan mafia tanah ini. Ini barang kali yang harus kita sempurnakan. Kami mengirimkan pesan bahwa tim ini akan bekerja sungguh-sungguh dan akan menuntaskan kasus mafia tanah yang terjadi di DKI Jakarta," ujar Kapolda Metro Jaya.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY menegaskan persoalan mafia tanah diperlukan penanganan khusus
Baca Selengkapnya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK masih akan mentracing aset lain milik tersangka untuk dijadikan batang bukti dan sebagai bahan eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya