KPK disarankan tegas soal kasus suap

Reporter : Muhammad Mirza Harera | Kamis, 28 Maret 2013 02:06




KPK disarankan tegas soal kasus suap
gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Andi Hamzah menyarankan KPK untuk tegas dalam menindak kasus-kasus suap. Sebab, seringkali Pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat pemberi dan penerima suap kurang tepat.

"Kejaksaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 5 tahun, sedangkan KPK menggunakan Pasal 12a dengan ancaman maksimal seumur hidup," kata Andi Hamzah dalam seminar Ikatan Hakim Indonesia 2013 "Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi" di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/3).

Secara kasat mata, KPK kelihatan ingin memberikan efek penjeraan secara maksimal kepada penerima suap. Tapi, dalam praktiknya KPK cenderung kurang memperhatikan detail pasal sehingga banyak kasus suap seperti lepas begitu saja. Kepada pemberi suap, KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan penerimanya diganjar pasal berat.

Semestinya, lanjut Andi, dalam penegakan hukum ada konsistensi. Misalnya, kalau KPK menggunakan Pasal 5 ayat 1 untuk menjerat pemberi suap, pasangannya, penerima suap, harusnya dijerat Pasal 5 ayat 2.

"Sungguh tragis penerapan hukum di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, penerapan pasal suap dalam UU Tipikor juga berpotensi menjadi ganjalan dalam pelaksaan Pilpres dan Pilkada. Sebab, dalam UU Tipikor, memberi sumbangan kepada incumbent bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Setiap pemberi sumbangan pasti ada maunya, itu dimaklumi dalam KUHP. Namun, dalam UU Tipikor itu dianggap tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Andi menilai, kasus pengusaha Siti Hartati Murdaya bisa dijadikan contoh mengkriminalisasi pemberi sumbangan pilkada itu. Menurutnya pasal itu masih abstrak.

"Untuk kasus Hartati saya berpendapat perbuatan itu merupakan delik berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor. Tapi tidak melawan hukum karena diatur dalam UU Pemilu, asal tidak melewati maksimum pemberian sumbangan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, apabila kondisinya melewati maksimum, maka dia dapat dituntut berdasarkan UU Pemilu, bukan UU Tipikor.

"Sayang KPK tidak berwenang menuntut pelanggaran UU Pemilu. Ini berbeda dengan KPK-nya Malaysia yang berwenang juga menuntut pelanggaran UU Pemilu. Berarti orang Malaysia lebih tajam dalam mengantisipasi keadaan ke depan," sambung Andi.

Diapun menyarankan, agar ketidakadilan ini lebih cepat dikoreksi, maka Presiden bisa membuat Perpu khusus untuk memperbaiki Pasal 11, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2, sedangkan Pasal 12 a/b dan 12c dihapus.

"Sebagai informasi, kekacauan UU Tipikor ini menjadi bahan disertasi di Belanda. Dan Profesor hukum Belanda juga sudah tahu ada blunder dan foolish mistake dalam UU Tipikor yang dibuat DPR periode 1999-2004," pungkasnya.

[lia]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# KPK

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • [Part 1] 18 Kiat sukses dari konglomerat Inggris lulusan SMA
  • Sudron hendak perkosa teman kuliah karena cinta ditolak
  • Israel ingin bayar warga etnis Arab supaya minggat
  • Fadli Zon: Interpelasi selesai kalau pemerintah jawabnya canggih
  • Pasca lahiran, Snooki akhirnya segera lepas masa lajang
  • Ini penyebab harga minyak dunia anjlok, terendah sejak 2009
  • Sambut natal, Minions nyanyikan 'Jinggle Bells' versi acapella
  • Penutupan lokalisasi di Malang terkesan dipaksakan
  • Gaya bicara Ahok ceplas ceplos disamakan dengan Ali Sadikin
  • Hanya Ical dan Airlangga yang diprediksi 'duel' di Munas Bali
  • SHOW MORE