Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK didesak jerat koruptor dengan UU Pencucian Uang

KPK didesak jerat koruptor dengan UU Pencucian Uang Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dinilai masih kurang maksimal menjerat koruptor. Untuk itu, beberapa pihak mendesak KPK agar segera menerapkan gabungan Undang-undang (UU) Tipikor dan Pencucian Uang dalam proses penyidikan.

"KPK harus didesak untuk segera menerapkan UU Tipikor dan pencucian uang sekaligus. Ini bisa menimbulkan efek jera yang lebih besar bagi koruptor," ujar Indra, Anggota Komisi III DPR dari FPKS dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (5/5).

Hal itu dikuatkan oleh peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) UGM, Oce Madril. Menurutnya, ada empat kelebihan apabila gabungan UU Tipikor dan Pencucian Uang diterapkan oleh KPK.

"Pertama, akan banyak pihak yang terjaring. Tidak hanya pribadi, tapi juga pengendali korporasi. Kedua, hukumannya akan lebih maksimal. Ketiga, efektif mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi. Keempat, ini penting, lebih efektif untuk memiskinkan koruptor," kata Oce.

Sedangkan pengajar Hukum Pidana UI, Ganjar L Bondan menyatakan, yang menjadi inti UU Tipikor dan Pencucian Uang adalah proses penelusurannya. "Karena dari proses penelusuran itulah, semuanya bisa terungkap. Tidak penting berapa jumlah besaran hasil korupsinya," ucap Ganjar.

Tetapi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf mengeluhkan aparat penegak hukum terkesan enggan menerapkan kedua UU ini. "Hampir semua laporan yang kami dapatkan adalah laporan mencurigakan. Tetapi, aparat penegak hukum terkesan enggan untuk menindak dengan menggunakan UU Pencucian Uang ini," jelasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya