KPK dalami penyuap Akil di Pilkada Empat Lawang dan Palembang
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen yang didapat dari hasil penggeledahan di Kantor dan rumah wali kota Palembang serta Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami siapa pemberi suap Akil Mochtar yang menangani sengketa Pilkada di dua daerah tersebut.
"(Dokumen) Ini diduga berkaitan dengan pilkada Palembang dan Empat Lawang. Soal siapa pemberinya itu sedang didalami. Belum disimpulkan," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Sabtu (2/11).
Johan mengatakan, sebagai tindak lanjut pendalaman kasus ini, penyidik memanggil Bupati Empat Lawang Budi Antono Al Jufri untuk diperiksa, kemarin, Jumat (1/11). Sebelumnya, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat pemkot Palembang usai melakukan penggeledahan di sana.
KPK menduga Akil tidak hanya menerima suap di empat kasus sengketa Pilkada, Pilkada Gunung Mas, Pilkada Lebak Banten, Pilkada Kota Palembang, Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Akil diduga turut menerima suap di penanganan sengketa Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, Pemilihan Gubernur Bali, serta Pilkada di Kabupaten Halmahera.
Sebagian dugaan suap itu masih berada di Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. "Saat ini masih ada di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK," ujar Johan Budi di KPK, Jakarta, Rabu (30/10).
Sementara itu, Bupati Empat Lawang Budi Antono membantah sempat memberi uang kepada Akil terkait penanganan sengketa Pilbub di MK. Dia juga membantah sempat menghubungi orang dekat Akil, Mochtar Effendi, perantara dirinya ke Akil.
"Engga ada, engga ada," pungkas Budi Antono.
Diketahui, Pilkada Kota Palembang April lalu berlangsung dramatis dengan kemenangan yang cuma selisih delapan suara. Rekapitulasi KPU Kota Palembang menyatakan pasangan calon Sarimuda-Nelly Rosdiana (nomor urut 3) unggul dengan 316.923 suara. Sedangkan peringkat kedua diduduki pasangan Romi Herton-Harnojoyo (nomor urut 2) dengan 316.915 suara.
Keputusan KPU Kota Palembang ini pun akhirnya digugat oleh pasangan Romi-Harno. Lewat sidang sengketa Pilkada yang dipimpin Akil Mochtar, MK saat itu mengabulkan gugatan sekaligus membalikkan kemenangan untuk Romi-Harno. Setelah kasus dugaan penyuapan Akil mencuat, KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap penanganan sengketa Pilkada Kota Palembang.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnya2 Kali Mangkir Dipanggil KPK, Shanty Alda Berpotensi Dijemput Paksa Terkait Dugaan Suap Gubernur Malut
Ia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaKPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Maluku Utara
Terkait operasi senyap ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya