Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta kepada pihak imigrasi untuk mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada bepergian ke luar negeri. KPK beralasan, pencegahan dilakukan untuk membantu proses penyidikan kasus suap dalam penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 66 miliar.

"Yang bersangkutan (Dada) dicegah untuk 3 tersangka suap penanganan korupsi dana bansos. Dia dicegah supaya tidak bepergian saat akan dimintai keterangan," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (25/3).

Johan mengatakan, Dada dicegah untuk dimintai keterangan terkait tiga tersangka. Mereka adalah para pemberi suap, yakni AT, HN, dan TH. Tetapi, Johan mengelak belum tahu soal peran Dada dalam perkara itu. Diduga, Dada tahu atau ikut mengarahkan aliran dana bansos buat diterima beberapa pihak saja.

Pada 22 Maret lalu, KPK menangkap tangan seorang hakim yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, lantaran diduga menerima suap. Penyidik KPK menangkap hakim Setyabudi Tejocahyono (ST) pada pukul 14.15 WIB. Saat itu ST ditangkap di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Di saat bersamaan, KPK juga menangkap seseorang bernama Asep Triyana (AT), yang diduga sebagai pemberi suap. Barang bukti yang disita dalam penangkapan berupa uang berjumlah Rp 150 juta dari tangan Asep. Duit itu dibungkus kertas koran, dalam kantong plastik hitam. Selain itu, ditemukan duit lain sebesar Rp 350 juta di dalam mobil Toyota Avanza abu-abu bernomor polisi D 1605 IF, dikemudikan Asep. Saat hendak dimasukkan ke ruang tahanan, Asep mengaku orang suruhan Toto Hutagalung.

Duit suap itu diduga berkaitan dengan perkara korupsi dana bantuan sosial sebesar Rp 66 miliar di PN Bandung, yang sedang ditangani Setyabudi. Dalam penangkapan, seorang anggota satuan pengamanan PN Bandung turut diboyong ke KPK. Baik Asep dan Setyabudi tidak melawan saat ditangkap.

Dalam operasi penangkapan di hari sama, tim penyidik KPK lainnya juga menangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung, Herry Nurhayat (HN), dan Bendahara Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, Pupung (PPG).

Dalam operasi penangkapan itu, KPK bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Mereka melakukan operasi penangkapan itu sebagai aksi pembersihan hakim-hakim nakal.