Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini ada potensi korupsi dalam proyek perbaikan di Jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Meski demikian, lembaga antirasuah itu menyatakan masih sebatas mengkaji letak celah korupsi dalam sistem pembangunan jalan nasional dan provinsi.

"KPK pernah punya program disebut Indonesia Memantau. Itu berkaitan dengan jalan nasional dan provinsi. Jadi sifatnya memang kajian, tapi diduga ada potensi korupsi, iya," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7).

Bambang mengatakan, tahun lalu lembaga antikorupsi itu pernah membuat kajian soal proyek pembangunan jalan dan fungsi jembatan timbang di Surabaya. Meski begitu, dia mengakui program itu saat ini jalan di tempat.

"Di program Indonesia Memantau itu, sejak 3 tahun lalu memang agak mandeg. Tetapi akan kita percepat lagi kajian itu," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, meski mandeg, program itu bukan tidak menghasilkan. Menurut dia, dari program Indonesia Memantau, KPK sudah mengantongi berbagai informasi berkaitan proyek pengadaan jalan nasional dan provinsi.

Namun, lanjut Bambang, jika sudah ada data akurat soal adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan nasional dan provinsi, termasuk Jalur Pantura, bukan tidak mungkin akan diselidiki, dan bahkan disidik.

"Sudah ada data berapa panjang jalan, siapa pemborongnya, bagaimana keadaan barang. Tapi sebagian besar masih dilakukan di bagian pencegahan. Kalau memang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasusnya ke kajian lebih lanjut di dumas (Pengaduan Masyarakat)," lanjut Bambang.