Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang menjerat Akil Mochtar. Lembaga antikorupsi itu menelusuri dari sisi penerima suap maupun pemberi suap.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP tak menampik adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Apalagi, KPK kini tengah mengobrak-abrik dugaan tindak pidana korupsi dalam sengketa Pilkada Palembang.

"Saat ini KPK tengah melakukan pengembangan apakah ada pemberi atau penerima lain. Jadi ini sedang dikembangkan mencari bukti pemberi lain ada kemungkinan bertambahnya tersangka lain," ujar Johan di KPK, Rabu (30/10).

KPK mengendus Akil menerima suap bukan hanya di penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Banten. Tapi juga di Palembang. Hal itu diindikasikan pada pasal sangkaan KPK yang ditambahkan ke Akil.

"Jadi dari perkembangan pemeriksaan dan penetapan sprindik dengan pasal 12B, ada informasi kalau ada kaitan dengan pilkada di Palembang dan Empat Lawang," imbuhnya.

KPK menjerat Akil dengan pasal 12B Undang-Undang (UU) nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi kepada Akil Mochtar.

KPK pun kemarin menggeledah kantor wali kota Palembang dan rumahnya, juga kantor dan kantor serta rumah Bupati Empat Lawang.

KPK juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Palembang. Meski demikian, KPK masih belum berencana memeriksa Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri. "Sejauh ini, wali kota dan bupati belum (ada rencana dipanggil)," ujarnya.