Merdeka.com - Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal anggota DPRD DKI harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Johan mengaku belum bisa memastikan berapa anggota DPRD DKI yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Namun demikian, Johan berjanji akan mengecek apakah anggota DPRD DKI sudah dikirimi surat oleh KPK untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Kami akan cek dulu. Apakah sudah disurati apa belum DPRD untuk LHKPN-nya, saya lupa," katanya, Senin (17/3).

Pihaknya bakal segera meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

"Kalau DPR RI ya wajib dan sudah sebagian besar yang melaporkan," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar anggota DPRD belum melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah. Hal ini terkuak ketika adanya penelusuran di situs KPK, acch.kpk.go.id. Berikut nama-nama anggota DPRD DKI yang belum melaporkan LHKPN, Abraham Lunggana (Lulung), Muhamad Taufik, Triwicaksono, Ferial Sofyan, Syahrial, Asraf Ali, Ongen Sangaji dan Fahmi Zulfikar. Dalam data base KPK itu, tidak ada satupun catatan harta kekayaan dari mereka.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme semua pejabat negara tanpa terkecuali anggora DPRD DKI wajib melaporkan LHKPN.

Selain itu, pelaporan LHKPN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pemeriksaan, dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).