KPK awasi kontraktor pembangunan gedung baru KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawasi kontraktor PT Hutama Karya (HK) agar dalam proses pembangunan gedung baru KPK tidak terjadi korupsi. Sebelum dilakukan pembangunan, kedua belah pihak membuat pakta integritas agar jika terjadi upaya suap menyuap langsung akan ditindak.
"Ketika HK terpilih kami induksi HK agar tidak korupsi, pakta integritas. Kalau ada suap menyuap akan dikendalikan segera," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di depan Dirut HK beserta jajarannya, di Jalan Gembira, Setiabudi, Jakarta, Senin (9/12).
Berdasarkan pengalaman KPK, pihaknya kerap menangani korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Banyak praktik-praktik korupsi di dalam proses tender proyek.
Seperti dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang Bogor. Proses lelang tender proyek tersebut sarat korupsi.
Biasanya perusahaan kontraktor melobi untuk dimenangkan dalam proses tender. Mereka kemudian melakukan praktik menyuap agar dimenangkan.
Diketahui, HK dibantu dengan tim konsultan perencana PT Pandu Persada dan Manajemen konstruksi yakni PT Artefak. Keduanya menang dalam lelang tender proyek ini melalui proses pelelangan terbuka, sama seperti HK.
"Kami peroleh melalui proses tender terbuka sesuai ketentuan yang ada," ujar Dirut HK Tri Widjoyanto.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Duga Keluarga Syahrul Yasin Limpo Ikut Tentukan Kontraktor Proyek di Kementan
KPK mengatakan, keluarga Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam menentukan kontraktor yang akan menggarap proyek di Kementan RI.
Baca SelengkapnyaWaskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara
Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPakai Kontraktor Jepang, Proyek MRT Bundaran HI-Kota Harus Selesai Tahun 2029
Ini alasan Pemerintah gandeng kontraktor Jepang selesaikan proyek MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sempat Mangkrak, Embung Senilai Rp2,5 Miliar di Kebumen Ini Justru Terbengkalai dan Ciptakan Masalah Baru bagi Warga
Proyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPeringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!
Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca Selengkapnya