Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai geram dengan tingkah bekas Menteri ESDM Jero Wacik. Jero yang dinilai tidak kooperatif, membuat lembaga antirasuah ini akan memanggil paksa Jero jika terus mangkir dari pemeriksaan.

"JW di (kasus) Kemenbudpar tidak kooperatif. Di ESDM juga tidak, penyidik bisa melihat ini sebagai sikap tidak kooperatif. Jadi bisa dipanggil paksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Jakarta, Selasa (14/4).

Jero yang tak lain adalah politikus Partai Demokrat menyandang status tersangka dalam dua perkara yakni di Kementerian ESDM dan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Untuk pemeriksaan terkait korupsi di Kementerian ESDM, Jero dua kali mangkir dari pemeriksaan. Sementara untuk korupsi di Kemenbudpar Jero pun tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan tersebut.

Jero melalui kuasa hukumnya, Hinca Panjaitan menyambangi gedung KPK untuk memberikan surat keterangan tidak bisa hadir dalam pemeriksaan dengan dalih tengah mengikuti sidang praperadilan. Tak sampai di situ, Jero meminta KPK untuk tidak memeriksanya sampai proses praperadilan selesai.

"Enggak ada undang-undang (UU) yang menyatakan proses penyidikan dihentikan karena proses praperadilan," tegas Priharsa.

Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pun menegaskan hal yang sama. Menurut dia, gugatan praperadilan yang diajukan para tersangka tidak akan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan KPK.

"Sidang praperadilan yang berlangsung tidak berarti penyidikan harus dihentikan," ujar Johan.

Seperti diketahui, dalam perkara Jero Wacik diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Ia diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait jabatannya.

KPK membeberkan modusnya yakni pasca dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero meminta tambahan dana operasional menteri (DOM). Sebab, Jero merasa dana operasional itu dinilainya tidak mencukupinya.

Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah.

KPK juga menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) pada tahun 2008-2011. Dia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai menteri.

Atas perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 7 miliar. Jero dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.