Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut semua dugaan korupsi Ratu Atut di Banten. KPK juga akan membuka kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah di-SP3, alias dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Banten.

"Ya selama ini kan kami koordinasi supervisi. Itu bisa juga dilakukan artinya. Nanti dari sana tergantung," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Kejagung, Senin (23/12).

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan anak buah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dihentikan (SP3) penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Di antaranya kasus pembangunan Rumah Sakit (RS) Balaraja, Tanggerang, Banten Rp 20 miliar, kasus dugaan korupsi Tanah Karangsari di Kecamatan Pandeglang, Banten, senilai Rp 5,14 miliar pada 2007 lalu.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Balaraja Tanggerang, Banten yang diduga merugikan negara hingga Rp 20 miliar. Namun Kejati Banten mengaku akan kembali membuka apabila menemukan novum atau bukti baru dalam kasus tersebut.

"Kami akan membuka kasus itu apabila ada novum," kata Kajati Banten Feri Wibisono, Selasa (22/10).

Untuk diketahui, pembangunan RSUD Balajara diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggerang karena selama tiga tahun pembangunannya tidak pernah rampung. Secara keseluruhan biaya pembangunan RSUD Balajara mencapai Rp 22,275 miliar yang berasal dari APBN 2005 hingga 2007.

Perinciannya antara lain Rp 14,115 miliar untuk pembelian tanah, Rp 6,135 miliar untuk pematangan lahan dan Rp 2 miliar untuk pembangunan gedung.

Topik pilihan: Adik Atut Ditangkap | Akil Ditangkap

Dari hasil penyelidikan, Kejari Tangerang kemudian menetapkan lima tersangka yaitu Djadja Budiharja (Kepala Dinas Kesehatan Banten), M Natsir (pejabat pembuat komitmen yang kini menjabat Kabiro Ekonomi Pemprov Banten), Jhon Chaidir (Direktur PT Gelindingmas Wahana Nusa), Dimas Widiyatmo (Kepala Proyek RSUD Balaraja) dan Ade Siswanto (Konsultan PT Cipta Serang Mitra).

Kejari Tangerang juga memeriksa sejumlah saksi di antaranya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang juga adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten.

Belakangan kasus ini diambil alih penyidikannya oleh Kejati setelah melalui ekspose di kantor Kejati setempat. Alasan pengambilalihan itu adalah efisiensi dalam penanganan perkara karena sebagian besar pelaku kasus tersebut berada di Pemprov Banten dengan alamat di Kota Serang. Namun, saat ditangani Kejati Banten itulah kasus ini dihentikan.

Kejati Banten juga telah menghentikan kasus dugaan korupsi, tanah Karangsari di Kecamatan Pandeglang, Banten senilai Rp 5,14 miliar pada 2007 lalu. Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Suhada mengatakan, kasus korupsi Karangsari ini telah di SP3 pada Oktober 2007, padahal dalam kasus tersebut terdapat kerugian keuangan negara hingga Rp 5,14 miliar.

"Jelas auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan kerugian negara terjadi Rp 5,14 miliar, sesuai dengan nomenklatur di APBD," ujar Suhada.

Dalam kasus itu, terdapat kesalahan di antaranya adanya perintah dari Wakil Gubernur Banten saat itu ( Ratu Atut Chosiyah ) terkait pengalihan anggaran penguatan jalan Pandeglang-Serang ke pembebasan lahan Karangsari, Pandeglang. Adanya perintah itu tanpa persetujuan DPRD Banten.

"Bahkan Gubernur Banten pada saat itu dijabat Almarhum Djoko Munandar tidak memerintahkan adanya pengalihan tersebut," kata Suhada.

Baca juga:

Belum dapat mandat dari Atut, Rano tetap pimpin rapat koordinasi

Demi keadilan, KPK tolak penangguhan penahanan Atut

Menkum HAM jamin Atut diperlakukan sama dengan tahanan lain

Tak bisa perawatan dan make up, wajah Ratu Atut merah-merah

'Selama jadi Wagub Banten, Rano Karno tidak ada kinerjanya'