Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggubris surat Neneng Sri Wahyuni. KPK menilai, surat istri Muhammad Nazaruddin itu cacat hukum.

"Tentang surat Neneng yang diajukan pengacara Nazar. Catatan kami surat itu diajukan oleh pengacara Nazar bukan oleh pengacara Neneng atau Neneng sendiri. Tentu ini cacat hukum," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam keterangan persnya di Gedung KPK Jakarta, Senin (7/5).

Dalam kasus Neneng, KPK menegaskan tidak ingin kompromi. "KPK tidak kompromi dengan terdakwa. Kami tidak akan merespons tawaran dari pihak Neneng maupun keluarga Nazar. Jadi kami tegas," ujar Busyro.

Lewat pengacara Nazaruddin, Elza Syarief sebelumnya telah mengirimkan surat kepada KPK. Surat itu intinya meminta supaya Neneng dijemput dan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan setelah ditangkap.

KPK baru menetapkan Neneng sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Agustus 2011. Neneng diduga mengkorup Rp 2,2 miliar dari total proyek Rp 8,9 miliar.

Pada 20 Agustus 2011, Interpol resmi memasukkan Neneng dalam jajaran daftar pencarian orang dengan kejahatan tindak pidana korupsi.