Merdeka.com - Berulangnya kasus pelecehan seksual membuat banyak orangtua resah terhadap keselamatan anak-anaknya. Apalagi, proses untuk membuktikan telah terjadi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur belum sepenuhnya terakomodasi.

Atas alasan itu, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda meminta komitmen pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk membantu dalam hal melakukan visum terhadap korban kekerasan seksual anak.

Mengingat untuk melakukan visum et repertum hanya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati. Selain itu biaya untuk visum tidaklah murah dan tak jarang keluarga korban merasa terbebani dengan mahalnya biaya tersebut.

"Kami berharap ada komitmen dari pemerintah daerah atau ada terobosan bagus seperti Kemensos dan Kemenkes untuk mencari jalan keluar soal visum et refertum," kata Erlinda, Kamis (14/7/2016).

Selama ini, kata dia, visum dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Hal itu menurutnya bisa saja menghambat proses penyelidikan karena lokasinya yang jauh dari Depok. Dalam prosesnya bisa saja korban kelelahan sehingga mengganggu jalannya penyelidikan.

"Kalau di RS Polri itu kan jauh (dari Depok) sehingga khawatir penyelidikan menjadi lambat," tandasnya.

Untuk itu pihaknya meminta agar visum jangan hanya dilakukan di sana saja. Mengingat di Depok sudah banyak rumah sakit dengan fasilitas memadai untuk visum et repertum.

"Depok banyak rumah sakit yang bisa melakukan visum, untuk mempercepat penyelidikan. Ini yang kami usahakan agar Kemenkes juga membantu visum korban," ujarnya.

Soal trauma healing terhadap korban, Erlinda menuturkan, polisi harus membantu melakukan pemulihan. Selain itu fungsi P2TP2A di Depok juga harus dihidupkan untuk mengambil peran memberikan trauma healing pada korban.

"Jadi tidak hanya dengan KPAI saja, bisa berkoordinasi dengan P2TP2A Depok agar hak anak mendapatkan trauma healing terpenuhi," pungkasnya.